kementerian pada negeri mengatakan hasil evaluasi kepada peraturan daerah atau qanun aceh tentang bendera dan lambang daerah.
saya berharap berharap evaluasi yang diselenggarakan kemendagri, yang amat konstitusional itu, diikuti dengan gubernur dan dpr aceh. banyak 12 poin. kata menteri di negeri, gamawan fauzi, di kantor presiden jakarta, senin.
evaluasi qanun aceh mau disampaikan dengan pejabat kementerian selama negeri kepada gubernur serta dpr aceh di selasa (2/4).
gamawan harapkan pemerintah daerah aceh juga dpr aceh memahami hasil evaluasi dan menjalankan rekomendasi yang disampaikan.
ketika ditanya cara apa yang diselenggarakan pemerintah pusat kalau pemerintah daerah aceh menolak merevisi qanun sesudah menerima evaluasi dan disampaikan pemerintah, gamawan mengatakan kiranya menurut ajaran presiden mampu membatalkan peraturan daerah tersebut.
Baca yang lain: Lokasi Wisata Pulau Tidung - Peluang Bisnis Online - Cantik dengan Cream Adha
ini kan negara kesatuan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. ini merupakan subordinat dari sistem nasional, tidak boleh ada dan memenggal peraturan perundang-undangan, katanya.
gamawan menyampaikan, seharusnya pemerintah provinsi aceh menyesuaikan peraturan daerah dengan undang-undang dan berlaku dengan nasional.
ia juga menyambut baik imbauan wakil gubernur aceh, muzakir manaf, kepada penduduk di aceh agar menghormati proses hukum.
saya menyambut menarik imbauan tersebut, oleh sebab tersebut saya mengambil cara-cara yang persuasif, yang prosedural, dan konstitusional seperti tersebut, tegasnya.
ia juga mengatakan, seharusnya pemerintah aceh lebih perhatian di upaya untuk memperbaiki kesejahteraan warga setelah proses penyelesaian konflik bersenjata berkepanjangan.