kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menungkapkan situasi kota palopo saat ini telah berangsur pulih.
kapolri pun membayar seluruh komponen warga untuk mengikuti proses demokrasi selama pemilihan wali kota palopo melalui bagus serta menggunakan jalur hukum apabila ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
peristiwa di palopo, sudah tentu dari proses demokrasi, warga menghormati keputusan kpu, proses berjalan demokratis hingga tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, papar kapolri ketika memberikan keterangan di kantor presiden, senin.
kapolri menungkapkan saat ini bagian kepolisian baru menggarap penyelidikan, ternyata Salah satu pihak baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta agar menghormati proses dan dilaksanakan kpu, apabila telah dianggap banyak dan melanggar bisa diproses pada mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Wisata ke Pulau Tidung - Mencari Peluang usaha - Jual Cream Adha
sementara itu menteri pada negeri gamawan fauzi menyampaikan telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo supaya mengambil pengamanan supaya situasi tinggal normal.
saya dari lalu telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan untuk mengikuti langkah-langkah pengamanan langsung daripada kerusuhan itu. sampai siang ini kita masih memonitor terus. saya telah kirim dirjen kesbangpol untuk membicarakan cara lanjutan melalui pemerintah daerah, ujarnya sebelum mengikuti rapat sempit melalui presiden selama kantor presiden, senin.
ia menyatakan dari pihak studi politik seharusnya banyak tanggung jawab dari partai politik atas kader-kadernya, itulah dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar serta tak meninggalkan masalah semisal ini. jika seluruh daerah hendak terjadi konflik dengan pemilihan segera maka nanti produk kita manakala tidak dewasa-dewasa serta pada berdemokrasi dapat kembali ke perwakilan nah kebetulan undang-undangnya tengah kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran untuk pelayanan penduduk ada dalam kabupaten, perizinan banyak pada provinsi, kemudian pemilihan langsung selama provinsi, tetapi pada perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan pada dprd, ini konsep baru sedang dibahas.