KPK periksa Bupati Bogor soal kasus lahan makam

komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, terkait persentasi suap pada pengurusan izin tujuan pembangunan info pemakaman bukan umum (tpbu).

saya dipanggil untuk saksi angka tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta selama selasa sekitar pukul 10.30 wib.

saya pernah berkomunikasi sekali melalui sms, namun tak perihal lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang merupakan tersangka di persentasi itu.

rachmat yasin merupakan pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare di desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.

Informasi Lainnya:

pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, mengatakan proses pengajuan izin tpbu sudah tuntas.

proses pengajuan telah selesai, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah banyak sk bupati, sudah banyak kajian lapangan dan teknis tapi ketika sk bupati beranjak sementara ada tangkap tangan dan memberikan uang, ujarnya.

tapi izin tujuan tak menunjukkan kepemilikan, jadi hanya wilayah saja dan kami tunjukan oleh karenanya tidak menyangkut kepemilikan, ujarnya.

direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu dari lalu. karyawan menyatakan belum sudah bertemu ataupun berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.

kpk menangkap perkasa sentot susilo pada 16 april 2013, saat memberikan biaya rp800 juta terhadap pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, pada rest area sentul.

dalam angka ini, kpk telah menetapkan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer selama pemkab bogor, listo wely sabu, dan direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.